BPBD Parimo Perkuat Regulasi Penanganan Bencana Lewat Perbub

oleh -733 Dilihat
oleh
Kepala BPBD Parimo, Idran ST.

PARIMO, Kompas Sulawesi – Rapat penyusunan regulasi Status Darurat Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong (Parimo) dengan tujuan mengantisipasi bencana banjir atau kebakaran, mengingat luasnya wilayah Kabupaten parimo perlu menentukan status keadaan tanggap darurat termasuk kesiapan anggaran.

Kepala BPBD Parimo, Idran mengatakan, regulasi itu berupa Peraturan Bupati (Perbub) tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana dan anggaran yang harus digunakan, banyak hal yang melemahkan terkait penggunaan anggaran dana siap pakai atau Dana Tak Terduga (DTT) yang bisa dimanfaatkan oleh BPBD untuk penanganan bencana, namun dianggap lemah karena ketetapannya tidak jelas.

“kami harus memperkuat regulasi penggunaan dana tak terduga (DTT) dalam konteks tanggap darurat kebencanaan, BPBD Parimo tidak memiliki dana khusus yang bisa langsung dimanfaatkan untuk penanganan bencana saat terjadi, sehingga menggunakan dana DTT harus ada surat keputusan dari bupati, tetapi dalam penggunaan dana itu juga masih lemah,”ucap Idran usai rapat jum’at (15/10/2021).

Kata dia, Lahirnya perbup ini paling tidak bisa menyamai daerah lain dalam hal penangan tanggap darurat bencana di wilayah parigi moutong, tidak ada keraguan kepala daerah menetapkan status keadaan darurat bencana, didukung dengan kegiatan pengujian di lapangan secara cepat dan tepat oleh Tim Reaksi Cepat (TRC).

“upaya penanganan bencana secara optimal agar meringankan beban warga terdampak, serta penanganan kedaruratan atau pasca bencana secara efektif, efisien dan tepat sasaran,”ujarnya.

Dia menambahkan, sebelumnya, penetapan status tanggap darurat masih merujuk pada Surat Keputusan (SK) kepala daerah, namun, SK itu masih memiliki kelemahan, sehingga perlu penguatan regulasi pedoman penentuan status kedaruratan merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.

“Setelah pembahasan ini, kami akan memasukan draf Perbub ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk ditindak lanjuti ke tahap selanjutnya,” kata idran.

Apalagi, Parimo salah satu daerah di Sulawesi Tengah rawan terhadap bencana alam, baik itu banjir, tanah longsor, gempa maupun tsunami.
Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi tentang penggunaan dana tanggap darurat.

 “perlu regulasi kuat, dalam penanganan dan penanggulangan lebih terarah, termasuk penggunaan anggaran,” tegasnya.

Laporan : Tommy Noho

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *