Menunggu Taring APH, Inspektorat Masih Periksa Pegawai Dinkes Parimo

oleh -20483 Dilihat
oleh
ilustrasi. Foto : Redaksi

PARIMO, Kompas Sulawesi – Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah, telah memeriksa sederet pegawai di Dinas Kesehatan (Dinkes) yang tersandung dugaan penyimpangan dana jasa medis pada 2020 senilai Rp900 juta, upaya untuk menggali keterangan dilakukan demi memenuhi perintah pihak Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai dasar investigasi.

“Investigasi sudah kami mulai sejak beberapa waktu lalu. Ini bagian dari perintah investigasi oleh pihak kepolisian,” ungkap Inspektur Inspektorat Kabupaten Parimo, Adrudin Nur, saat ditemui di Parigi, Kamis, 3 Januari 2022.

Pemeriksaan dilakukan terhadap pegawai yang pernah diberikan tanggung jawab sebagai pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yakni, mantan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, mantan bendahara pengeluaran, dan Kepala Seksi terkait, yang dianggap mengetahui realisasi dana non kapitasi jasa medis di 23 Puskesmas pada 2020.

Ia juga mengatakan, berdasarkan surat tugas perintah investigasi kepada timnya, pemeriksaan akan berakhir di 11 Februari 2022.

Pihaknya akan berupaya menginvestigasi tepat waktu, agar rekomendasi segera dikeluarkan untuk diserahkan ke pihak kepolisian yang telah melakukan tahapan penyelidikan saat ini.

“Kami upayakan tepat waktu. Karena tidak menutup kemungkinan akan dilakukan perpanjangan jika ada yang belum terperiksa,” ucapnya.

Adrudin enggan membeberkan secara detail, fakta apa saja yang telah diketahui oleh timnya atas dugaan penyimpangan dana jasa medis.

Namun dugaan tersebut semakin menguat, sebab kata Adrudin, pengelola JKN di 2020 telah mengungkapkan keberadaan dana Rp900 juta, tetapi masih diperlukan pendalaman.

“Kami masih harus melakukan investigasi lebih dalam lagi, meskipun memang sudah ada pengakuan-pengakuan,” ungkapnya.

Laporan : TIM / Tommy Noho

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *