Wabup Parimo Ikuti Entry Meeting Virtual BPK Provinsi

oleh -952 Dilihat
oleh
Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong (Parimo), Badrun Nggai, SE bersama sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Parimo, saat mengikuti Entry Meeting Serentak secara viritual yang di selenggarakan BPK Provinsi. (Foto: PROKOPIM SETDA)

PARIMO, Kompas SulawesiWakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong (Parimo), Badrun Nggai, SE mengikuti Entry Meeting Serentak secara viritual atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021 yang di selenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

“Entry meeting serentak secara viritual ini, betujuan dalam rangka memulai pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dan kota teruntuk seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Tengah,” ujar Wabup Badrun Nggai, SE,. Selasa (08/02/2022).

Turut hadir mendampingi Wabub, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Nelson Metubun, S.P,. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Parigi Moutong Ir. Lewis SE,. Inspetur Inspektorat Kabupaten Parimo Adrudin Nur, S.Pd, M.Si,. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Parimo Yusrin Usman SE, MM serta Oragnisasi Perangkat Daerah atau (OPD) terkait lainya. Bertempat di Ruang Bupati.

Dalam zoom meeting tersebut juga di ikuti oleh, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah, Slamet Riyadi SE, M.M, AK, CA, CFSA dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Ma’mun Amir serta Pemerintah Kabupaten Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Usai kegiatan zoom meeting itu, Wabup menyampaikan bahwa tindak lanjut yang di ambil Pemerintah Daerah Parimo, di mana setiap kepala OPD harus menyiapkan data dan permintaan dari BPK terkait pemeriksaan tersebut.

Dia pun mengimbau, pekerjaan fisik harus sudah terselesaikan semua sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Sehingga, dalam pemeriksaan BPK nanti akan meminimalisir adanya temuan.

Dia juga menjelaskan, setiap kepala OPD untuk tetap berperan aktif dengan tidak meninggalkan tempat, jika sudah ada Tim Pemeriksa dari BPK Provinsi.

“Harapannya, bagi setiap Pimpinan OPD harus Proaktif untuk melayani Tim Pemeriksa BPK. Apa yang mereka minta, harus di penuhi. Maka dari itu, antara pimpinan dan bendahara OPD, PPTK, PPK harus lebih Proaktif,” tandasnya.

TIM DOKUMENTASI PIMPINAN BAG PROKOPIM SETDA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *