Risharyudi Triwibowo : yang Bersalah Wajib Dikenai Sanksi

oleh -1732 Dilihat
oleh
Risharyudi Triwibowo, Wakil Sekertaris Jendral Wasekjen DPP PKB Foto : IST

JAKARTA, Kompas Sulawesi – Risharyudi Triwibowo, Wakil Sekertaris Jendral (Wasekjen) DPP PKB asli putra Sulawesi Tengah, menyayangkan atas insiden Aksi unjuk rasa warga hingga bentrok dengan aparat kepolisian yang menolak keberadaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Trio Kencana di Kasimbar, warga sempat memblokade jalan di Desa Kahtulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), selama 13 jam lamanya, Sabtu (12/02/2022).

“Kericuhan yang terjadi harus segera diakhiri, semua pihak sebaiknya bisa tenang, menahan diri dan sama-sama membuka hati serta ruang dialog, investasi untuk daerah sangat penting, mengakomodir permintaan masyarakat setempat juga penting, pelestarian alam pun wajib di utamakan, penambahan PAD bagi daerah dan PADes bagi desa juga dibutuhkan, saya rasa semua pihak bisa cari win win solution atau semua dapat hasil baik dengan cara situasi damai” ucap Bowo Timumun Via telpon dari ruang kerjanya di Jakarta Ahad, (13/02/2022).

Ia juga menyampaikan keprihatinannya  atas kericuhan tersebut, ia juga menyayangkan ada nyawa warga yang melayang, iapun turut berduka dan meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini, ia meminta agar yang bersalah wajib di kenai sanksi, untuk semua pihak bisa dinginkan kepala dan hati juga mengedepankan dialog.

“Selesaikan masalah dengan cara damai, musyawarah mufakat, dalam hal ini masyarakat pasti punya keinginan dan perusahaan pun pasti punya kemauan, dalam dialog semua alasan bisa di sampaikan untuk mencari titik kesepakatan, pihak kepolisian bisa memfasilitasi dan memediasi pertemuan kedua belah pihak, begitupun pemerintah daerah atau pemerintah Kecamatan juga Desa,” ujar Bowo Timumun sapaan akrabnya.

Sambung Bowo, ia meminta pihak masyarakat untuk tidak anarkis dalam meminta tuntutannya.

“jangan pakai lempar batu ke aparat, mereka hanya menjalankan tugas dan mereka juga saudara kita, seharusnya pihak perusahaan jangan ngotot tanpa solusi yang saling menguntungkan semua pihak, perusahaan anda menambang pasti ada keuntungan maka perhatikanlah sarana prasarana sosial masyarakat di sekitar area penambangan,” pintanya.

Laporan : Aid Lumpati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *