PALU, Kompas Sulawesi – Ratusan masyarakat dan Mahasiswa yang tergabung dalam massa aksi Aliansi Rakyat Bersatu (ARB), sampai saat ini akan tetap melakukan perlawanan sampai Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura bersedia menemui massa aksi.
Aksi itu dilaksanakan dengan tujuan menyuarakan aspirasi atas tuntutan terhadap penolakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Trio Kencana, di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).
Aksi tersebur dilakukan di Polda Sulteng, Kantor Gubernur Sulteng, dan Komnas HAM Sulteng.
Dalam demo itu massa aksi membawa tuntutan di antaranya, mencabut IUP PT. Trio Kencana, kedua Gubernur diminta bertanggungjawab atas ketidakhadiran Negara dalam aksi penolakan yang dilakukan Aliansi Rakyat Tani (ARTI), dan Koalisi Tolak Tambang (KTT), di Desa Khatulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan, Parimo, Sabtu, (12/02).
Selanjutnya menuntut Gubernur membentuk panitia penyelesaian konflik agrarian, kemudian selanjutnya mengutuk semua tindakan militeristik dalam penaganan kasus-kasus atau sengketa agraria.
Olehnya, Koordinator lapangan (Korlap), Iskandar, meminta agar Gubernur Sulteng, keluar bernegosiasi tanpa harus ada perwakilan yang masuk diruangan Gubernur Rusdy.
“Sekali lagi kami minta dengan hormat agar kiranya bapak Gubenur keluar, karena kami mau mendengar dialog dari bapak agar segera mencabut IUP PT. Trio Kencana,” teriaknya tegas dalam orasi di depan kantor Gubernur, Senin, (14/2/2022).
Massa aksi juga mengancam akan menerobos masuk ke dalam kantor Gubernur apabila Rusdy Mastura enggan keluar menemui peserta aksi.
“Hari ini Gubernur tidak keluar menemui kita kawan-kawan, kami tidak butuh kepala dinas untuk keluar menemui kami, karena kebijakan tersebut ada pada Gubernur Sulteng,” soraknya.
Laporan : Tomy Noho
