PARIMO, Kompas Sulawesi – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menggelar pertemuan terbuka dengan agenda pembahasan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tomini Raya dan Moutong yang turut melibatkan para tokoh serta organisasi kepemudaan, yang dilaksanakan di Kecamatan Tinombo, Selasa (22/02/2022).
“Kegiatan atau pertemuan mengenai DOB jangan hanya berhenti sampai disini, tetapi semangat perjuangan DOB terus membara hingga DOB Tomini Raya dan DOB Moutong menggaung dan bergelora sampai ketingkat Parlemen,” ujar Bupati Parimo, H. Samsurizal Tombolotutu.
Samsurizal mengatakan, perjuangan DOB Tomini Raya dan DOB Moutong tinggal selangkah lagi, dikarenakan kedua DOB itu telah memiliki Amanat Presiden (Ampres).
“Sambil menunggu Politisi lain dari Jakarta untuk datang ke sini nanti, saya harapkan jangan habis sampai disini saja, silahkan semuanya berunding antara Pemuda Alkhairaat, Pemuda Gereja, Pemuda Muhamadiyah, KNPI dan lain sebagainya,” ucapnya.
Sementara itu, perwakilan Pemuda Gereja Yanuari Gulo juga mengatakan, berdasarkan pemaparan yang ada, bahwa yang paling utama dan sangat penting dalam mengkomplitkan tindakan apa yang harus dilakukan kedepan untuk pemekaran, adalah pembentukan tim untuk mengakomodir tindakan apa yang harus dilakukan untuk pemekaran.
“Kami mengusulkan pembentukan panitia yang bisa mengakomodir berbagai potensi yang ada untuk melalukan berbagai lobi lobi khusus ketingkat Pusat, dan kalau panitia tidak punya dana, kami siap mencarikan dana yang penting dalam komitmen yang sama,” jelasnya.
Selain itu, Ketua HPA Parimo Muh Ridwan S.Sos mengatakan, yang terpenting dari pemekaran adalah langkah kongkrit, ada time scedule, serta harus ada progres dan lain lain.
“Kebetulan disini ada Fadel, beliau orangnya Anis, bisa kita komunikasikan ke pak Anis siapa tau beliau bisa bantu untuk Pemekaran ini, mininal menyambungkan lidah ke Pejabat tinggi di pusat,” kata Ridwan.
Ridwan menegaskan, dalam pemekaran DOB harus ada pembagian tugas dengan agenda yang dilakukan, seperti siapa yang urusan lobi lobi, yang buat administrasi dan lain lain.
Sebab menurut Ridwan, tidak usah berbicara ke belakang, sudah saatnya berbicara kedepan.
“Untuk HPA, apa yang harus kami bantu, begitu juga teman teman lain. Kalau saya jangan dulu bicara anggaran, kita bicara pergerakan dulu. Saya siap mendukung pemekaran. Walaupun saya orang sering berbeda pendapat dengan bapak Bupati, tetapi untuk masalah DOB, saya sependapat dengan bapak Bupati,” tandasnya.
Sumber : Diskominfo Parimo
