Abdul Chair, Komisioner KPU Parimo Disanksi Pemecetan

oleh -5579 Dilihat
oleh
Sidang putusan DKPP RI terkait sanksi pemecatan Abdul Chair dari Komisioner KPU Parimo, Rabu (09/03/2022). (Foto : Screenshot Video Live DKPP RI)

JAKARTA, Kompas Sulawesi Komisioner KPU Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Abdul Chair terbukti melanggar kode etik sesuai pasal 6 ayat 2 huruf a, ayat 3 huruf a dan c, pasal 11 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 15 huruf a, c dan d, pasal 16 huruf e, peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman prilaku penyelenggaraan Pemilu.

Dalam perkara nomor : 12-PKE-DKPP/II/2022, yang di bacakan oleh Hakim Ketua Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si, pada Rabu (09/03/22), Abdul Chair sebagai teradu di duga melakukan pelanggaran etik tindakan amoral kesusilaan terhadap salah seorang staf di Sekretariat KPU Kabupaten Parimo.
Hanya saja, aduan terkait dugaan pelanggaran etik tindakan amoral kesusilaan tersebut tidak terbukti.
Selain itu, bukti-bukti dari pengadu tidak dapat menyakinkan DKPP.

Namun, Abdul Chair, justru terbukti melakukan pelanggaran kode etik, karena masih menerima gaji dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parimo.

Abdul Chair, di anggap sengaja tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan tujuan menikmati gaji ganda demi kepentingan pribadi.
Dari hasil pemeriksaan yang di lakukan DKPP terhadap teradu, pengadu maupun saksi, Abdul Chair terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

Atas dasar tersebut, DKPP mengambil kesimpulan dan memutuskan mengabulkan aduan pengadu serta menjatuhi sanksi pemberhentian tetap terhadap Abdul Chair, dari Komisioner KPU Kabupaten Parimo.

Laporan : Aid Lumpati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *