Bahas Status Bencana di 2 Kecamatan, Begini Hasil Rakor BPBD Parimo

oleh -8109 Dilihat
oleh
Rakor yang dilaksanakan BPBD Parimo terkait status kedaruratan kebencanaan di Kecamatan Moutong dan Taopa, Rabu, 23 Maret 2022. (Foto: Wahab Usman)

PARIMO, Kompas Sulawesi Bahas status kedaruratan bencana banjir yang melanda tujuh desa di Kecamatan Moutong dan Taopa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng), menggelar rapat koordinasi (Rakor), Rabu (23/03/2022).

“Desa yang terdampak bencana di Kecamatan Moutong, ada lima desa. Kalau di Kecamatan Taopa, ada dua desa,” ujar Kepala BPBD Parimo, Idran, ST., M.P.W., kepada sejumlah wartawan usai menghadiri Rakor.

Dia mengatakan, Rakor tersebut bertujuan untuk penerbitan rekomendasi yang selanjutnya di serahkan kepada Bupati Parimo, agar di tandatangani.
Kemudian, di terbitkan Surat Keputusan (SK) terkait status kedaruratan terhadap tujuh desa yang terdampak bencana banjir di Kecamatan Moutong dan Taopa, yang terjadi pada Ahad (20/3) pekan kemarin.

Dijelaskannya, SK status kedaruratan tersebut, nantinya akan di serahkan ke BPBD Provinsi Sulteng, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendapatkan bantuan logistik yang akan di distribusikan ke seluruh desa terdampak bencana di Kecamatan Moutong dan Taopa.

“Bencana yang terjadi di tujuh desa itu, perlu di buatkan rekomendasi untuk penerbitan SK status kedaruratan. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) tentang status kebencanaan,” jelasnya.

Senada dengan itu, Sekretaris BPBD Parimo, Rivai, ST., M.Si., mengatakan ada beberapa tahapan yang harus di lalui untuk penetapan status kedaruratan bencana.
Sehingga, dalam Rakor tersebut, seluruh pihak yang hadir menyepakati di terbitkannya rekomendasi penetapan status kedaruratan bencana.

Bahkan, dalam Rakor tersebut, juga telah menghimpun bantuan yang di perlukan serta penanganan fisik di lokasi bencana.
Maksimal, kata dia, tiga kali 24 jam, sejak terjadinya bencana harus di terbitkan SK penetapan status kedaruratan bencana.
Apalagi, saat ini masih dalam rens waktu sesuai ketentuan.

“Kami sudah berkoordinasi. Sehingga perlu melengkapi persyaratan. Terutama rekomendasi untuk penerbitan SK penetapan status kedaruratan bencana,” tandasnya.

Dalam Rakor yang di laksanakan BPBD Parimo tersebut di hadiri Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP), Dinas Pertanian, Kejaksaan Negeri (Kejari), Basarnas, TNIPolri, serta dan beberapa stakeholder terkait lainnya.

Laporan : Wahab Usman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *