Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tersangka Kasus Korupsi

oleh -2600 Dilihat
oleh
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tersangka Kasus Korupsi
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag (Foto: Ari Saputra/detikcom)

JAKARTA, Kompas Sulawesi Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Daglu Kemendag) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sang Dirjen bersama 3 orang lainnya sebagai tersangka, antara lain:

  • IWW, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag
  • MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia
  • SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG)
  • PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas

Jaksa Agung ST Burhanudin mengumumkan langsung penetapan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag berinisial IWW dalam kasus ekspor minyak goreng. Burhanuddin menyebut perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian perekonomian negara.

“Perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian perekonomian negara atau mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat,” kata Burhanuddin di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (19/04/2022).

Keempat tersangka ini diduga melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

Dirjen berinisial IWW bersama 3 pihak swasta lainnya itu langsung ditahan. Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini, Selasa 19 April 2022.

Awal Mula Penetapan Kasus Ekspor Minyak Goreng

Penetapan 4 tersangka terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak goreng bermula pada akhir 2021 lalu. Kala itu terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran sehingga mendorong pemerintah melalui Kemendag menetapkan kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation) bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspor minyak goreng dan produk turunannya, serta menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit.

“Dalam pelaksanaannya perusahaan ekportir tidak memenuhi DPO namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah,” ucap Burhanuddin.

Pengusutan pun dilakukan hingga 4 orang termasuk Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag dan 3 pihak swasta. Mereka diduga melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Para tersangka juga diduga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

Peran Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag dalam Kasus Korupsi

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap peran Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag yakni menerbitkan persetujuan ekspor CPO dan produk turunannya kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendistribusikan CPO dan RBD palm oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO, tidak mendistribusikan CPO dan RBD ke dalam negeri sebagaimana kewajiban di dalam DMO, yaitu 20 persen dari total ekspor.

“Adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers virtual, Selasa (19/04/2022).

Adapun tiga tersangka dari pihak swasta disebut rutin berkomunikasi intens dengan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag berinisial IWW, terkait penerbitan izin persetujuan ekspor (PE) di perusahaannya masing-masing. Selain itu, para tersangka mengajukan permohonan izin persetujuan ekspor minyak goreng dengan tidak memenuhi syarat distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO).

“Ketiga tersangka tersebut telah berkomunikasi secara intens dengan Tersangka IWW sehingga PT Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati, PT Musim Mas, PT Multimas Nabati Asahan untuk mendapatkan persetujuan ekspor padahal perusahaan perusahaan tersebut bukan lah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor, karena sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO atau RDB Palm Oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO,” ujarnya.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Ditahan

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag langsung ditahan. IWW ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung bersama MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia.
Sementara itu, SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas juga akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Mereka ditahan selama 20 hari ke depan. Dengan demikian penahanan dilakukan mulai hari ini, 19 April 2022 hingga 8 Mei 2022 mendatang.

Sosok Dirjen Pedagangan Luar Negeri Kemendag

Sosok Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag berinisial IWW pun diungkap. detikcom menelusuri website Kementerian Perdagangan (Kemendag), Selasa (19/4/2022). Dari penelusuran, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dijabat oleh Indrasari Wisnu Wardhana.
Tercatat, Indrasari Wisnu Wardhana berkantor di Jalan MI Ridwan Rais, Jakarta Pusat, Gedung Utama Kemendag Lantai 9.

Indrasari Wisnu Wardhana juga menjabat Plt Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan. Dia bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditas, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

Indrasari juga ternyata pernah diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap impor ikan di Perum Perindo. Dia saat itu diperiksa untuk tersangka eks Dirut Perum Perindo Risyanto Suanda.

Tak hanya itu, dia juga pernah diperiksa KPK terkait kasus suap impor bawang putih. Saat itu tersangka dalam kasus tersebut adalah I Nyoman Dhamantra sebagai mantan anggota DPR Fraksi PDIP.

Sumber Artikel : detiknews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *