Wabup Badrun Hadiri Penerimaan Opini WTP di BPK Sulteng

oleh -1614 Dilihat
oleh
Wabup Badrun Hadiri Penerimaan Opini WTP di BPK Sulteng
Tampak Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai SE, saat menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan langsung oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Slamet Riyadi, bertempat digedung pertemuan BPK Palu, Selasa (17/05/2022). (Foto: doc Prokopim Setda Parimo)

PALU, Kompas Sulawesi Wakil Bupati Parigi Moutong (Parimo), Badrun Nggai SE, menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan langsung oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat digedung pertemuan BPK Palu, Selasa (17/05/2022).

Perlu diketahui, penerimaan Opini WTP dari BPK tersebut sudah yang keempat kalinya diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo sejak 2018, 2019, 2020 hingga 2021.

“Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan, sebab empat tahun berturut-turut kita meraih WTP dan ini terus kita pertahankan,” ujar Wabup Badrun.

Wabup Badrun yang didampingi Wakil Ketua II DPRD Parimo, Inspektur Inspektorat, Kepala BPKAD, serta Sekretaris DPRD, juga menjelaskan, Opini WTP tersebut diberikan oleh BPK Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemda Parimo, yaitu atas laporan keuangan tahun 2021.

Dalam kesempatan itu, Wabup Badrun mewakili Pemda Parimo juga mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh stakeholder, yang telah bekerja keras dengan semangat dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Ini adalah keberhasilan kita semua dan kebersihan seluruh masyarakat kabupaten Parimo,” ucap Wabup Badrun.

Sementara itu, Ketua BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, Slamet Riyadi sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pemda Kabupaten Parimo beserta jajarannya, atas kerja samanya dalam rangka penyelesaian pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Sehingga, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD dapat terselesaikan secara tepat waktu sesuai amanat Undang-Undang.

Slamet juga mengatakan, pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan melalui pasal 17 UU No.15 Tahun 2004 yang mengamanatkan untuk menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan tersebut, kepada lembaga perwakilan dan kepala daerah.

Slamet menjelaskan, pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Sebab, opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini WTP, merupakan pernyataan profesional mengenai ‘kewajaran’ laporan keuangan bukan merupakan ‘jaminan’. Sehingga, tidak adanya fraud atau tipuan yang ditemui di kemudian hari.

“Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK,” jelas ia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemda Parimo Tahun 2021, telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk itu, BPK memberikan opini WTP atas Laporan keuangan Tahun 2021.

“Kami mengucapkan selamat, semoga opini tersebut dapat dipertahankan untuk penyajian laporan keuangan tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya.

Sumber : Prokopim Setda Parimo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *