Pengambilan Ijazah dan Rapor, Disdikbud Parimo: Wajib Vaksin

oleh -2067 Dilihat
oleh
Pengambilan Ijazah dan Rapor, Disdikbud Parimo: Wajib Vaksin
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parimo, Sunarti menyebut peserta didik yang belum divaksinasi minimal dosis satu, tidak diberikan ijazah asli dan rapor, Senin (06/06/2022). (Foto: KOMPAS SULAWESI/Ahmad)

PARIMO, Kompas SulawesiPemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mengimbau bagi seluruh peserta didik saat pengambilan Ijazah dan Laporan Hasil Belajar (Rapor), wajib menyertakan bukti vaksinasi.

Kebijakan tersebut diberlakukan sebagai bentuk tindak lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Parimo, terhadap instruksi Presiden.

“Peserta didik yang belum divaksinasi minimal dosis satu, tidak diberikan ijazah dan rapor,” ujar Sekretaris Disdikbud Parimo, Sunarti, kepada sejumlah media, Senin (06/06/2022).

Sunarti mengatakan, imbauan pemerintah daerah sesuai instruksi presiden tersebut, merupakan program terbaik bagi masyarakat. Apalagi berkaitan dengan vaksinasi Covid-19.

Sunarti juga menjelaskan, jika ada wali murid tidak menginginkan atau tidak setuju anaknya di vaksin, maka pihak sekolah akan tetap memberikan ijazah dan Rapor, hanya saja dalam bentuk foto copy.

Olehnya, orang tua dapat membuat pernyataan, bahwa anaknya tidak dapat menjalani vaksinasi, agar Disdikbud mempunyai bukti, bahwa telah menindaklanjuti instruksi pemerintah daerah yang telah diberlakukan.

”Kalau mereka tidak mau menerima, itu kan hak masyarakat. Saya kira tidak ada masalah sepanjang itu bisa diserahkan dulu foto copy ijazah yang telah dilegalisir, itu sama saja. Nanti kalau ada niatan vaksinasi kita serahkan yang aslinya,” ungkapnya.

Sementara itu, kebijakan pemerintah yang terkesan mewajibkan vaksin bagi peserta didik saat pengambilan ijazah dan Rapor mendapat kritikan keras dari Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Arifin Daeng Palalo.

Dia mengatakan, seharusnya vaksinasi sebagai syarat pengambilan ijazah tidak semestinya diberlakukan.

Hal itu disebabkan, banyaknya keluhan masyarakat khususnya wali murid.

“Kalau belum melakukan vaksinasi, tidak diperbolehkan mengambil ijazah asli. Kebijakan seperti ini hanya mempersulit masyarakat,” ungkap Arifin.

Laporan : Ahmad

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *