Sekda Parimo Pimpin Rapat Bahas Penertiban Data DTKS

oleh -2564 Dilihat
oleh
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong Zulfinasran S.STP, M.A.P Pimpin rapat sistem Komunikasi Monitoring dan Evaluasi atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan (Faskes) berupa Sarana dan Prasarana dan Sumber Daya Manusia di ruang kerja Sekda. Rabu, (08/06/2022). ( Foto : Prokopim Setda ).

PARIMO, Kompas Sulawesi – Menyangkut penertiban Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Zulfinasran S.STP, M.A.P memimpin rapat bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palu.

terkait sistem Komunikasi Monitoring dan Evaluasi atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan (Faskes) berupa Sarana dan Prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) Faskes, sekda juga melibatkan pemangku jabatan yang ada di kabupaten parimo sebagai acuan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Pemda akan berusaha menertibkan data-data BPJS Kesehatan termaksud data DTKS, Sebab dari data yang diajukan oleh pihak BPJS Kesehatan pada saat rapat, bahwa masih ada masyarakat kita yang tergolong masuk dalam DTKS namun tidak tertanggung dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD,” terang Sekda Parimo saat memimpin rapat di ruang kerja Sekda. Rabu, (08/06/2022).

Lebih lanjut Sekda Mengemukakan, yang masuk dalam DTKS, dan terdaftar pada PBI tapi tertolak oleh BPJS Kesehatan. Ini yang harus menjadi agenda penertiban kedepannya.

“Pemda saat berusaha memasukan data masyarakat kita yang sebagian besar agar bisa masuk dalam pembiayaan dari APBN, supaya bisa mengurangi beban pembiayaan kita di daerah,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, beberapa sektor lainnya yang jadi perhatian antara pemerintah dengan BPJS Kesehatan, yaitu klim BPJS harus tertib dan tepat waktu, data DTKS tersebut kita buka kembali untuk verifali kerjasama antara Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil juga BPJS Kesehatan seakurat mungkin.

“Pemerintah Desa harus lebih proaktif dalam hal melaporkan data masyarakatnya yang berhak untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan, sebab sampai saat ini masih banyak juga masyarakat kita yang belum terkafer di dalam DTKS, karena tidak masuk dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa,” harapnya.

Laporan : Tomy_Noho

Sumber : Prokopim Setda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *