Anggota Komisi IV DPRD Parimo Soroti Pembangunan RSUD Moutong

oleh -1638 Dilihat
oleh
Anggota Komisi IV DPRD Parimo Soroti Pembangunan RSUD Moutong
Anggota Komisi IV DPRD Parimo, Mohamad Fadli S.Pd. (Foto: Facebook Muhamad Fadli)

PARIMO, Kompas Sulawesi Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Mohamad Fadli, S.Pd menyoroti kurangnya realisasi pembiayaan pembangunan disejumlah fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buluye Napoae Moutong.

Fadli mengatakan, hal tersebut diakibatkan kurangnya volume kinerja pembangunan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Sehingga terdapat adanya temuan pembangunan yang belum terselesaikan, salah satunya ruang ICU. Meskipun temuan tersebut nilainya kecil sebesar Rp 37 juta, tetapi didalamnya ada denda keterlambatan kurang lebih Rp 411 juta.

“Persoalannya adalah, realisasi anggaran pada perusahaan pelaksana baru mencapai 60 persen di 2021 berdasarkan akumulasi volume pekerjaan yang dilakukan,” ungkap Fadli, kepada sejumlah media, di Parigi, Selasa (21/06/2022).

Padahal, sampai dengan Desember 2021 anggaran pembayarannya sudah direalisasikan. Namun pekerjaan di lapangan hingga saat ini baru mencapai 65 persen.

Berdasarkan keterangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kata dia, keterlambatan pekerjaan yang dendanya sebesar Rp 411 juta itu dengan kesepakatan, kekurangan volumenya harus diselesaikan.

Fadli juga menyebut, untuk sisa anggaran sebesar 35 persen atau Rp 22 Miliar itu sudah tidak ada di Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 yang rencananya pemotretan angaran belanja tersebut akan dipotong atas realisasi sisa dana.

Fadli menjelaskan, seharusnya anggaran sisa dana dari pekerjaan itu masuk ke APBD. Sehingga pihak ketiga dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati bersama BPK dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Olehnya ia berharap, persoalan seperti ini jangan sampai terjadi terus menerus di daerah khususnya di Kabupaten Parimo.

“Sekarang ada dua persoalan yang muncul, pertama denda pelayanan tidak bisa ditagihkan dan yang kedua kita juga tidak bisa membayarkan sisa anggaran dari total anggaran kontruksi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Parimo Yusril, menginginkan sisa dana pembangunan RSUD Buluye Napoae Moutong bisa terealisasi secepatnya.

Akan tetapi, karena proses dan keadaan di lapangan tidak sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sehingga dana tersebut belum direalisasikan.

Ia mengatakan, untuk laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Parimo, sudah sampai ke Kementerian Keuangan dan akan dicairkan pada Desember 2022 mendatang.

“Setelah dana itu ada, akan masuk dalam anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Angaran (SILPA),” kata Yusril kepada media di Parigi, Selasa (21/06/2022).

Olehnya, BPKAD telah menyurat ke DPRD Parimo untuk melakukan pergeseran dengan mengangkat SILPA yang terbatas, agar anggaran tersebut bisa digunakan di 2022.

Pasalnya, pada Maret 2021 kemarin, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak mengizinkan Kabupaten Parimo untuk melakukan pergeseran anggaran dan mengangkat dana DAK.

“Tahun kemarin BPKAD ingin melakukan pergeseran anggaran, akan tetapi tidak diizinkan Kemendagri. Insya allah di perubahan APBD ini akan kita anggarkan,” pungkasnya.

Laporan : Ahmad

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *