Ingatkan Kades Terpilih, Bupati Parimo Sentil Penggunaan ADD

oleh -7451 Dilihat
oleh
Ingatkan Kades Terpilih, Bupati Parimo Sentil Penggunaan ADD
Bupati Samsurizal menegaskan, kalau ada penyalahgunaan DD/ADD dan ditemukan oleh Inspektorat, maka Kades tersebut di non job kan dan diganti pejabat kecamatan atau Plt untuk mengisi kegiatannya, Rabu (20/07/2022). (Foto: KOMPASSULAWESI/Aid Lumpati)

PARIMO, Kompas Sulawesi Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, H. Samsurizal Tombolotutu mengingatkan Kepala Desa (Kades) terpilih agar memahami tujuan utama dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Hal itu disampaikannya usai melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada 97 Kades terpilih di wilayah Kabupaten Parimo periode 2022-2028, bertempat di bukit asam II Kecamatan Tinombo, Rabu (20/07/2022).

“Kalau ada penyalahgunaan DD/ADD dan ditemukan oleh Inspektorat, maka Kades tersebut di non job kan dan diganti pejabat kecamatan atau Plt untuk mengisi kegiatannya,” tegas Bupati Samsurizal.

Ia mengatakan, maksud di non job kan itu ialah pencabutan hak sementara bagi Kades dengan catatan dalam pembinaan Inspektorat, apabila dikemudian hari terdapat adanya laporan terkait penyalahgunaan DD/ADD.

Untuk diketahui, adapun masa tugas Plt Kades tersebut berlaku sampai Kades yang bersangkutan telah selesai mengembalikan kerugian negara. Setelah pengembalian itu dinyatakan selesai, Kades bersangkutan baru bisa normal kembali dalam memimpin desanya.

Ia menjelaskan, apabila pengembalian kerugian negara belum terselesaikan dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka pihak bersangkutan akan diserahkan ke aparat hukum sesuai aturan perundang-undangan dan peraturan Kementerian Desa.

Selain itu ia juga menekankan, bahwa pergantian aparat dilingkup pemerintah Desa, hanya boleh dilakukan setelah masa jabatan Kades terpilih telah memasuki enam bulan. Hal itu sesuai aturan yang telah diberlakukan oleh Kementerian Desa.

“Kalau terjadi pergantian sebelum masa jabatan enam bulan, maka saya akan non job kan kades tersebut selama enam bulan,” ungkapnya.

Adapun hal lain juga disampaikannya, dimana setiap Kades yang ingin bergabung dengan partai, Kades hanya dibolehkan menjadi anggota.

Sebab, sesuai aturan yang ditetapkan Kades dilarang menjadi ketua partai di Desa yang dipimpinnya. Dikarenakan, Kades menerima gaji dari negara.

“Kalau mau jadi ketua partai, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kades,” tandasnya.

Laporan : Aid Lumpati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *