Proyek BLKK Torue Hibah Kemnaker RI Lelet

oleh -14981 Dilihat
oleh
Proyek gedung (BLKK), milik Yayasan TK Saraswati di Desa Torue Belum rampung. (Foto : Red_KOMPASSULAWESI>ID)

PARIMO, Kompas Sulawesi – Proyek gedung workshop kursus teknik otomotif Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), milik Yayasan TK Saraswati lelet. Bangunan bantuan hibah dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia (RI) yang terletak di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, itu dibandrol dengan nilai setengah miliar rupiah.

KL, sebagai koordinator Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dalam pembangunan BLKK tersebut yang temui di kediamannya, Kamis (21/07/202). mengaku, keterlambatan tersebut dikarenakan komplain dari warga soal luas lahan Desa untuk pembangunan gedung BLKK itu sudah melewati batas lahan miliknya.

“itu bukan kelalaian kami, namun, ada kekeliruan saol informasi tentang luas lahan milik Desa, sehingga ada beberapa meter lahan warga masuk dalam pembangunan gedung itu,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, berdasarkan kontrak, proyek itu dimulakan pada November 2021 yang lalu, karena lahan milik Desa tidak mencukupi luasannya sehingga harus menyelesaikan persoalan. Dan masalah itu telah diinfokannya kepada mantan Kades yang saat itu masih menjabat, maka itu menjadi penyebab tertundanya pekerjaan selama dua bulan.

Terjadinya penundaan selama 60 hari, ia mengira urusan itu sudah selesai dibahas ditingkat Desa, ketika dimulakan lagi pekerjaan pada akhir Januari Tahun 2022. Ternyata persoalannya tersebut belum juga terselesaikan dan akhirnya terjadi lagi penundaan.

“Pada tanggal 27 Januari 2022, saya kembali memerintahkan pekerja saya untuk melanjutkan, baru beberapa hari kerja, warga pemilik lahan datang untuk menyampaikan kompalainnya agar pekerjaan distop dulu, dan pada akhir tertunda lagi selama dua bulan”, jelasnya.

Lanjut KL, setelah masa tenggang tersebut, kemudian pekerjaan dilanjutkan kembali pada minggu ketiga bulan April Tahun 2022, hingga saat ini.

Mantan Kades Torue, Wahyudin yang dikonfirmasi di kediamannya justru membantah, sepengetahuannya terkait pembangunan BLKK yang masuk di lahan warga.

“Sepengetahuan saya lahan yang dibangunkan gedung milik kementerian itu adalah lahan Desa, tidak kena lahan masyarakat. Karena sebelumnya ada rencana pembuatan drainase itu yang mengenai lahan warga, yang bersebelahan dengan gedung tersebut,” kata Wahyudin.

Menurut dia, soal lambatnya progres pekerjaan pihaknya menduga adanya keterlambatan pembayaran upah pekerja, sehingga proyek tersebut sudah menyebrang tahun.

“Urusan proyek tersebut kami tidak pernah mencampuri, itu urusan mereka, justru mereka antar proposal saya tanda tangan, karena saya merasa senang ketika bangunan kementerian masuk di Desa kami,” ucapnya.

Laporan : Tim

Responses (4)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *