BLKK Lamban, TPK: Diduga Pemdes Lama Hambat Pembangunan

oleh -15673 Dilihat
oleh
gedung Workshop Kursus Teknik Otomotif Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) mengalami ketrlambatan (Foto: Red_KOMPASSULAWESI.ID)

PARIMO, Kompas Sulawesi – Soal pembangunan gedung Workshop Kursus Teknik Otomotif Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), yang mengalami keterlambatan hingga enam bulan. KL selaku Koordinator Tim Pengelola Kegiatan (TPK), menyebut, ada dugaan unsur kesengajaan dari Pemerintah Desa (Pemdes) sebelumnya, karena di ketahui bahwa tahapan pencalonan Kades akan kembali dimulakan.

Proyek Hibah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia (RI), dibandrol setengah Miliar Rupiah yang dibangun di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, lamban dalam penyelesaian.

KL selaku TPK saat ditemui media ini dikediamannya, Pada Kamis (21/7/202). juga mengakui bahwa legalitas pembangunan memiliki SK Kemenkuham Yayasan TK Saraswati desa Sausu Peore, Kecamatan Sausu.

“lambannya eksen pembangunan tersebut, bukan kelalaian pihaknya, namun, karena ada kekeliruan saol informasi tentang luas lahan milik Desa, sehingga lahan warga harus terpakai sedikit dan di protes pemiliknya,”jelasnya.

Menurut KL, pada November 2021 yang lalu, karena lahan milik Desa tidak mencukupi luasannya untuk pembangunan, sehingga lahan milik warga harus terpakai sedikit, makanya untuk menyelesaikan hal itu dia memberikan Informasi  kepada Kades lama, yang saat itu masih menjabat, dan akhirnya tertundalah pekerjaan selama dua bulan lamanya.

Setelah terjadinya penundaan selama 60 hari, pihaknya mengira urusan tersebut sudah bahas ditingkat Desa, ketika dimulakan lagi pekerjaan pada akhir Januari 2022. Ternyata persoalannya belum juga terselesaikan dan akhirnya terjadi lagi penundaan.

“setelah masa tenggang tersebut, barulah kemudian pekerjaan kami mulakan di minggu ketiga bulan April 2022, hingga saat ini,” ungkapnya.

Wahyudin, mantan Kades Torue saat dikonfirmasi media ini dikediamannya membantah, apa yang ditudingkan padanya terkait dengan menghambat proyek pembangunan gedung BLKK milik Kemnaker RI.

Justru ia menyebutkan bahwa, dibangun dilahan milik Desa dan tidak mengenai lahan warga.

“Sepengetahuan saya lahan yang dibangunkan gedung milik kementerian itu adalah lahan Desa, tidak kena lahan masyarakat. ada kemarin sebelumnya ada renca pembuat drainase itu yang mengenai lahan warga, yang bersebelahan dengan gedung tersebut”, Sebutnya.

Laporan : Tim

Responses (2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *