PARIMO, Kompas Sulawesi – Adi Sastrawan salah satu bagian pemilik lahan, membantah keras bahwa penyebab lambatnya proyek pembangunan gedung Workshop Kursus Teknik Otomotif Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), dana hibah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia (RI), yang di bangun di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah.
Saat di konfirmasi Via telepon, Adi mengatakan bahwa, soal keterlambatan pembangunan gedung BLKK tersebut, bukanlah soal pembebasan lahan menjadi penyebabnya.
“Saya tidak tau soal keterlambatan pembangunan proyek BLKK tersebut, yang saya tau bahwa ada proyek dari kementerian dibangun dilahan Desa, tapi mengenai lokasi saya, sebelum dibangun diurus dulu dan ada solusinya,” ungkapnya saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya Pada Selasa, (26/07/2022).
Ia menambahkan, sejak awal akan di dirikan bangunan BLKK, pihak Pemerintah Desa (Pemdes) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), mengudang kami sebagai pemilik lahan yang masuk dalam pembangunan tersebut.
“Ada sebuah kesempatan bersama yang kami sepekati antara Pemdes dan TPK, ketika sebelum memulai pekerjaan yakni tukar guling tanah milik kami, yang mengenai pembangunan gedung BLKK, dengan lahan Desa,” tuturnya.
selanjutnya Adi menyebut, hingga kini hasil dari kesepakatan tersebut, pihaknya belum mengantungi surat hibah yang dijanjikan oleh Pemerintah Desa sebelumnya.
“Sampai saat ini saya sebelum menerima surat hibah yang dijanjikan oleh Pemdes, terkait tukaran lokasi kami yang terkena pembangunan gedung BLKK,” katanya.
Selain itu kata dia, lokasi yang terpakai oleh pembangunan gedung BLKK tidak ada ganti rugi, hanya saja ada beberapa tanaman pohon kelapa yang mengancam bangunan ketika berdiri ditebang dan dibayarkan.
“Ada tiga atau berapa pohon tanaman kelapa saya pada waktu itu mereka tebang karena mengenai jalur pembangunan gedung BLKK, dan mereka ganti rugi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kalman selaku TPK yang saat ini menjabat sebagai Kades terpilih dalam perhelatan pemilihan Kades Torue beberapa waktu lalu, ia menjelaskan kronologi keterlambatan pembangunan proyek BLKK.
Pada November 2021 yang lalu, lahan milik Desa tidak mencukupi luasannya untuk penempatan pembangunan, sehingga lahan milik warga harus terpakai sebagian, untuk menyelesaikan hal itu dia memberikan Informasi kepada Kades lama, yang saat itu masih menjabat, dan akhirnya tertundalah pekerjaan selama dua bulan lamanya.
Setelah terjadinya penundaan selama 60 hari, pihaknya mengira urusan tersebut sudah bahas ditingkat Desa, ketika dimulakan lagi pekerjaan pada akhir Januari 2022. Ternyata persoalannya belum juga terselesaikan dan akhirnya terjadi lagi penundaan.
“setelah masa tenggang tersebut, barulah kemudian pekerjaan kami mulakan di minggu ketiga bulan April 2022, hingga saat ini,” ungkap Kalman.
Laporan : Tim
Di blg pembangunan di mulai ulg Minggu ke 3 bulan April smpe sekarang,,
Kapan KL di wawancara itu🤭, Apa Macam Tiada Saya liat tukang di Gedung itu le , tapi tau juga , mungkin tukang kerja Malam Jam 12 malam sampe jam 5 subuh stw ee jadi tyda torg liat. Tolong wawancara ulg KL.