APBN Masih Surplus

oleh -1196 Dilihat
oleh
APBN Masih Surplus
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

JAKARTA, Kompas Sulawesi Pemerintah mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami surplus Rp 73,6 triliun atau 0,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Juni 2022.

Neraca APBN tersebut membaik jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang mengalami defisit Rp 283,2 triliun atau 1,72 persen terhadap PDB. Kendati demikian, surplus APBN terus menyempit jika dibandingkan dengan surplus pada Mei 2022 yang mencapai Rp 132,2 triliun atau 0,74 persen terhadap PDB.

“Ini enam bulan berturut-turut APBN kita surplus,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN Kita, Rabu (27/07/2022).

Sri menjelaskan, kondisi surplus APBN pada Juni 2022 terjadi karena pendapatan negara sebesar Rp 1.317,2 triliun dan belanja negara sebesar Rp 1.243,6 triliun. Pendapatan negara tumbuh 48,5 persen (year on year/yoy) dan belanja negara naik 6,3 persen (yoy).

“Semua indikator positif dari APBN pada semester I 2022 menjadi bekal yang sangat baik untuk menghadapi semester kedua. Kita tahu dan pahami, lingkungan globalnya akan makin bergejolak dan tidak pasti,” ucapnya.

Salah satu pos belanja yang disorot oleh Sri adalah belanja kompensasi penugasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik serta subsidi.

Sri menekankan, anggaran tersebut disiapkan untuk menahan lonjakan harga listrik, minyak, dan gas. Menurut dia, apabila harga langsung dibebankan kepada masyarakat, itu dapat mengguncang dari sisi inflasi seperti yang terjadi di beberapa negara lain.

“Memang ongkosnya sangat besar bagi APBN kita, yaitu Rp 275 triliun, khusus kompensasi dan subsidi kita tambahkan Rp 77 triliun. Jadi, secara total hampir Rp 350 triliun kenaikan untuk menahan harga BBM, gas, dan listrik,” ujar Sri.

Untuk mencegah lonjakan subsidi energi lebih tinggi, pemerintah akan memperbaiki pola penyaluran subsidi BBM melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan revisi perpres tersebut akan rampung pada Agustus 2022.

“Ini perpresnya kita revisi. Agustus ini, insya Allah (selesai). Ini harus kerja cepat,” ujar Arifin.

Melalui beleid baru tersebut akan ditetapkan kriteria penerima subsidi BBM. Hal itu diharapkan dapat membuat penyaluran subsidi bisa lebih tepat sasaran.

Arifin mengatakan, fluktuasi harga minyak dunia imbas perang antara Rusia dan Ukraina masih akan berdampak kepada Indonesia. Kementerian ESDM telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi skenario yang dapat berkembang ke depan.

Dalam skenario terburuk, ujar Arifin, pergerakan harga minyak dunia bisa mencapai 200 dolar AS per barel. Hal itu terjadi apabila perang semakin memanas dan mengganggu pasokan energi global.

“Proyeksi saat ini, harga minyak 100 dolar AS per barel. Kita sudah siapkan strategi jika memang sampai worst case harga minyak mencapai 200 dolar AS per barel. Subsidinya bisa naik dua kali lipat,” ujar Arifin.

Lanjut Arifin, pemerintah saat ini sudah menjadikan Pertalite sebagai BBM penugasan. Artinya, harga jual ke masyarakat ditahan dan selisih dari harga keekonomiannya menjadi tanggungan APBN.

“Ini yang harus diantisipasi. Makanya (subsidi) harus tepat sasaran,” ujar Arifin.

Sumber Artikel : Republika.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *