Anggota VI BPK RI Gelar Executive Meeting di Sulteng

oleh -561 Dilihat
oleh
Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura hadir pada acara Executive Meeting dengan kepala daerah Se-Provinsi Sulawesi Tengah. (Foto:Humas Pemprov Sulteng)

PALU, Kompas Sulawesi – Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Pius Lustrilanang, menggelar Executive Meeting atau rapat eksekutif dilingkungan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), bertempat di salah satu Hotel, Kota Palu, Senin (15/08/2022).

Kegiatan itu digelar dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

“Saya sebagai Anggota BPK RI, berkeinginan mendorong daerah untuk terus melakukan tata kelola keuangan sesuai dengan Undang-undang tata kelola keuangan negara,” ungkap Pius Lustrilanang dalam sambutannya.

Untuk diketahui, BPK RI bekerja sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Renstra BPK Tahun 2020-2024 yaitu menjadi lembaga pemeriksa terpercaya dan berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyebutkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI terhadap 14 Entitas di Provinsi Sulteng pada 2019.

Dimana hasil pemeriksaan itu menunjukkan bahwa seluruh entitas telah menyampaikan LKPD Unaudited secara tepat waktu dan menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI di 2019.

Sementara di 2020, Kabupaten Banggai Kepulauan menghasilkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Sedangkan di 2021, Kabupaten Donggala, Banggai dan Parigi Moutong, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta Provinsi dan Daerah lainnya WTP.

Olehnya, ia menyampaikan harapannya agar seluruh rekomendasi BPK RI dapat ditindak lanjuti. Rekomendasi itu berupa :

1. Rekomendasi untuk melakukan pembelian/penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas kelebihan pembayaran belanja dan kekurangan penerimaan.

2. Rekomendasi untuk melakukan penyusunan dan/atau perbaikan serta implementasi atas peraturan/sistem Kebijakan SOP.

3 . Rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset tetap.

Adapun langkah ataupun upaya percepatan dari tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI oleh pemerintah daerah, adalah dengan meningkatkan Risk awareness (kesadaran dan pengetahuan resiko) di seluruh jajaran Pemda atas rendahnya tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP).

Ia menekankan, diakhir Semester II 2022 seluruh Pemda di Sulawesi Tengah dapat mencapai atau melebihi target penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK sebesar 75 persen.

“Dengan meningkatnya penyelesaian tindak lanjut atas Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan dilaksanakan seluruhnya oleh pemerintah daerah, dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang, yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada acara Executive Meeting dengan kepala daerah Se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Lanjut, Gubernur Rusdy mengatakan, pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Untuk itu, kepada seluruh kepala daerah Se-Provinsi Sulteng, saya minta harus bekerja lebih baik dalam pengelolaan sumber daya publik khususnya pengelolaan keuangan negara,” tegas Gubernur Rusdy.

Gubernur Rusdy menyebut, upaya yang dilakukan oleh Pemda Provinsi Sulteng sebagai wakil pemerintah pusat di daerah adalah dengan mendorong terwujudnya laporan keuangan menuju ke arah yang benar.

Hal ini bisa dilihat dengan indikasi antara lain:

1. Semakin menurunnya temuan BPK RI  terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Se-Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Meningkatnya jumlah kekayaan bersih;

3. Tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan yang telah diselesaikan dan indikasi lainnya.

Walaupun begitu, kata ia, masih ada beberapa masalah yang wajib ditangani secepatnya, seperti pencatatan dan pelaporan aset, hibah dan bansos, dan masalah-masalah lainnya.

“Harapan saya, mudah-mudahan dapat disamakan persepsi, ditingkatkan koordinasi, konsultasi sinergitas, dan akselerasi terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di pemerintahan daerah Se-Provinsi Sulteng,” pungkasnya.

Sumber : Humas Pemprov Sulteng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *