Angka Kemiskinan Sulteng Menurun 1 Persen di 2022

oleh -1169 Dilihat
oleh
Angka Kemiskinan Sulteng Menurun 1 Persen di 2022
Gubernur Rusdy saat menerima Audiensi Plh. Kepala BPS Sulteng, Imron Taufik Musa, SSI, MSi, dan jajarannya. (Foto: dok. Humas Pemprov Sulteng)

PALU, Kompas Sulawesi Gubernur H. Rusdy Mastura menyebutkan sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di 2022, menurun satu persen dan pertumbuhan pembangunan naik sebesar 11,9 persen.

Hal itu disampaikan Gubernur Rusdy saat menerima Audiensi Plh. Kepala BPS Sulteng, Imron Taufik Musa, SSI, MSi, dan jajarannya, bertempat di ruang kerja Gubernur, Senin (15/08/2022).

“Capaian ini patut kita syukuri, apalagi pertumbuhan pembangunan naik sebesar 11,9 persen di 2022,” ujar Gubernur Rusdy.

Gubernur Rusdy mengatakan, saat ini Fiskal Sulteng sudah meningkat diangka enam persen, dan juga akan terus meningkat seiring dengan adanya kontribusi pendapatan dari Perusda sebesar 120 miliar.

Pada tahun 2023, direncanakan Perusda bisa memberikan kontribusi sebesar 150 miliar, dan akan terus diupayakan dengan melalui peran Perusda dalam pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Sulawesi Tengah.

“Kalau Fiskal Daerah ini kuat, pastilah kita bisa mempercepat pertumbuhan pembangunan yang memberikan dampak terhadap pengurangan Angka Kemiskinan,” kata Gubernur Rusdy.

Kedepannya kata ia, pemerintah provinsi akan mensukseskan program pendidikan dan kesehatan gratis di 2023, sebagai wujud peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Apalagi, pemerintah pusat telah menugaskan kepada pemerintah Provinsi Sulteng program Smart Village, dan Food Estate untuk mewujudkan Sulteng sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN).

“Saya meminta dukungan BPS dan seluruh Stakeholder agar kita berkolaborasi mempercepat peningkatan pembangunan di Sulteng,” ungkapnya.

Sementara itu, Plh. Kepala BPS Sulteng, Imron Taufik Musa, menyampaikan dukungan BPS Provinsi untuk menyiapkan data yang Update sebagai bahan kebijakan Gubernur.

Nantinya di 2022, kata ia, BPS akan melakukan sensus pertanian. Dari hasil sensus tersebut akan diberikan update datanya kepada Gubernur untuk bahan kebijakan didalam peningkatan produksi hasil pertanian dan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Tengah.

Sebab, pemerintah provinsi khususnya Gubernur sangat butuh data update terkait dengan kemiskinan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dikarenakan, konsentrasi program pemerintah provinsi bagaimana mengurangi angka Stunting terkoordinasi dengan Kemiskinan.

“Untuk program ini butuh data kondisi sosial ekonomi masyarakat yang akurat, guna dijadikan bahan perumusan program strategis pengurangan angka Stunting terkoodinasi dengan angka kemiskinan,” pungkasnya.

Sumber : Humas Pemprov Sulteng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *