PARIMO, Kompas Sulawesi – Pemerintah Pusat meminta data pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Honorer Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah, segera dilaporkan.
Olehnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo, saat ini sedang mendata pegawai Honorer guna menindaklanjuti surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal pendataan tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah.
“Saat ini telah dilakukan pendataan, sebab pemerintah pusat menargetkan data harus terkirim per 30 September 2022,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Parimo, Zulfinasran, di Parigi, Rabu (24/08/2022).
Dalam surat tersebut, Pemda diminta untuk segera melaporkan data pegawai non ASN dan non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di daerah.
Kata dia, jika data tersebut tidak dikirimkan per waktu yang ditentukan, maka dalam daerah itu dianggap tidak memiliki pegawai non ASN dan non P3K.
“Untuk sementara hanya data yang diminta. Pendataan tersebut untuk mengetahui jumlah tenaga honorer yang ada di daerah,” ungkapnya.
Dia menambahkan, terkait edaran penghapusan tenaga honorer per November 2023, hingga saat ini belum ada perubahan.
Hanya saja kata dia, Pemda menunggu kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan pemerintah pusat.
“Kita kan masih belum tahu apakah kedepannya ada kebijakan baru lagi ,” kata Sekda.
Sekda menambahkan, terkait P3K, Pemda Parimo masih memiliki kuota 1.600 lebih. Hanya saja belum ada informasi terkait penerimaan dan pelaksanaan seleksinya.
“Kita belum dapat informasi lebih lanjut, karena akan langsung di tangani oleh pemerintah pusat,” tandasnya.
Laporan : Kahiyang
