Banten, Kompas Sulawesi – Kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai PPP di geruduk ratusan santri dan ulama, buntut ucapan Suharso Monoarfa terkait ‘amplop kiai‘ pada acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Agustus 2022 lalu.
“Sebagai Ketua Umum PPP, kami menuntut Pak Suharso untuk segera diproses, diadili, karena telah mendistorsi muruah pesantren dan kiai,” kata Haris Munandar, koordinator aksi Aliansi Forum Santri Banten di lokasi, Senin (29/08).
Mereka juga berencana melaporkan Suharso Monoarfa ke Polda Banten atas dugaan pelanggaran Undang-undang (UU) ITE karena dianggap telah melukai harkat dan martabat para kiai.
Tak hanya itu, massa rencananya akan mendatangi Kantor DPP PPP di Jakarta. Rencana tersebut tercetus setelah berkomunikasi dengan para ulama dan kiai di Pulau Jawa.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW PPP Banten, Subadri Ushuludin yang menemui pedemo memastikan aspirasi para ulama dan kiai dalam aksi tersebut akan disampaikan ke DPP PPP di Jakarta.
Namun Subadri meminta para ulama dan kiai untuk melihat video pidato Suharso Monoarfa secara utuh, sehingga mengetahui maksud dan tujuan dari Ketua Umum PPP berbicara seperti itu.
“Saya sendiri belum melihat video utuh, Ketua Umum di (acara) Tindak Pidana Pencegahan Korupsi bersama KPK. Ketua Umum juga menyampaikan internal untuk pencegahan korupsi,” kata Ketua DPW PPP Banten, Subadri Ushuludin. Subadri yang juga menjabat Wakil Wali Kota Serang itu meminta ulama dan kiai tidak mudah terprovokasi dengan isu yang beredar luas. Terlebih, PPP dianggapnya tidak bisa lepas dari kiai, ulama dan santri.
“Tabayun di era digital ini kan, kita sesungguhnya belum tahu gimana. Namanya politik itu kan A jadi Z, Z jadi A. (Kiai dan ulama) Itu sebenarnya leluhur PPP juga,” ujarnya.
Sumber Artikel : (ynd/isn-CNN Indonesia)
